Anggota DPRD KBB Dibina KPK – Bandung Barat Pos

NGAMPRAH,BEDALAGI.COM- Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),Kabupaten Bandung Barat (KBB), periode 2024-2029 mendapat pembinaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di resort Grand Hani Lembang, Jumat (25/10).

Rutinitas tersebut diselenggarakan bertujuan untuk penguatan antikorupsi serta memperkuat komitmen integritas dan mencegah korupsi di kalangan penyelenggara negara.

Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi menyampaikan rutinitas tersebut rutin diadakan setiap satu tahun sekali bertujuan untuk meningkatkan komitmen antikorupsi Eksekutif dan legislatif.

“Kita berkomitemen korupsi itu musuh kita bersama, dengan begitu rekan-rekan dewan dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam menjalankan tugas,” ujar Muhammad Mahdi, Jumat (25/10/24).

Ia menambahkan, selain memberikan materi bahaya korupsi. KPK pun, memberikan pemahaman terkait penggunaan anggaran pokir, fungsi pengawasan serta membuat Perda harus segera sesuai dengan perundang-undangan.

“KPK mengingatkan terkait anggaran pokir jangan disalahgunakan harus segera sesuai aturan.Kemudian, membuat Perda jangan diwarnai kepentingan dan fungsi pengawasan harus segera berdasarkan peraturan yang berlakau jangan berbenturan degan hukum,” katanya.

Dia mengharapkan setelah mematuhi kegitan tersebut rekan-rekan DPRD lebih transparan dan akuntabel. Dengan begitu bisa meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Ditempat terpisah, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 2 KPK RI bapak Arief Nurchahyo menyebut pembekalan tersebut, sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang ditujukan pada rekan-rekan DPRD KBB.

“Strategi KPK dalam penanganan korupsi ada tiga. Pertama,penindakan dengan memberikan efek jera pada pelaku korupsi. Kedua, pencegahan dengan melakukan segala inovasi, dengan begitu celah-celah korupsi dapat ditutup dan ketiga pendidikan dengan menyasar banyak sekali pihak,” ungkapnya

Dia mengharapkan dengan kegitan tersebut, sudah sepatutnya sikap antikorupsi dimiliki oleh seorang ASN, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Ia menegaskan, pencegahan tindakan melawan hukum korupsi bukan tugas KPK dan APH saja. Akan namun, semua elemen bangsa termasuk rekan-rekan legislatif dprd kbb.

“Kita mengharapkan kbb bebas dari korupsi dengan cara perbaikan sistem, dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik” pungkasnya