Badan intelijen negara mengklaim 'mantan pejabat' juga berencana membunuh ketua partai yang berkuasa, Ivanishvili.

Badan intelijen negara Georgia telah memperkenalkan pembukaan penyelidikan terhadap rencana untuk “menggulingkan pemerintah secara kekerasan”.

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di Fb pada hari Rabu, Dinas Keamanan Negara Georgia menyampaikan bahwa pihaknya sedang “menyelidiki rutinitas kriminal” yang bertujuan untuk menciptakan kerusuhan, termasuk rencana untuk membunuh Bidzina Ivanishvili, ketua kehormatan partai Mimpi Georgia yang berkuasa.

Pernyataan tersebut menuduh “mantan pejabat tinggi” berada di balik rencana tersebut, dengan laporan media lokal yang memperlihatkan adanya hubungan dengan Ukraina. Pengumuman tersebut muncul dalam perjalanan meningkatnya ketegangan di Georgia atas penerapan undang-undang “pengaruh asing” yang menurut para penentang menggambarkan pemerintah semakin dekat dengan Rusia.

“Tujuan dari rutinitas kriminal tersebut adalah untuk menggulingkan pemerintah negara bagian secara kekerasan dengan kekuatan destruktif dalam perjalanan upaya menciptakan keresahan di negara ini dan melemahkan pemerintah,” bunyi pernyataan tersebut.

“Penyelidikan aktif dan tindakan pencarian operasional sedang dilakukan, dengan mengirim orang-orang tertentu ke badan investigasi untuk diinterogasi,” tambahnya.

Dinas keamanan sepertinya tidak menyebut nama para tersangka. Tetapi, media Georgia melaporkan sedikitnya enam orang telah dipanggil untuk diinterogasi, yang sebagian besar telah berperang melawan invasi Rusia ke Ukraina.

Pihak berwenang Georgia telah berulang kali menuduh warga Georgia yang berbasis di Ukraina yang berperang melawan Rusia merencanakan kudeta.

Tbilisi menyampaikan pihaknya menentang invasi Moskow ke Ukraina, namun menolak untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas agresinya.

Georgia juga menampung dengan jumlah besar warga Rusia yang meninggalkan negara mereka sebab takut akan upaya mobilisasi Moskow.

'Hukum Rusia'

Ivanishvili adalah orang terkaya di negara Kaukasus Selatan. Pendiri Partai Mimpi Georgia dan masih mempunyai pengaruh signifikan terhadap partai tersebut, ia membantah tuduhan bahwa ia memindahkan Georgia – yang diserbu oleh pasukan Rusia pada tahun 2008 – kembali ke Moskow.

Miliarder itu menegaskan bahwa pemerintah masih mengharapkan untuk bergerak maju menuju keanggotaan Uni Eropa. Tetapi, Brussels telah berulang kali menyampaikan bahwa undang-undang agen asing membahayakan ambisi itu.

Secara resmi dipimpin oleh Perdana Menteri Irakli Kobakhidze, koalisi yang berkuasa mengesampingkan veto Presiden Salome Zourabichvili terhadap rancangan undang-undang kontroversial tersebut pada bulan Mei dalam perjalanan protes besar-besaran, yang ditumpas dengan kekerasan oleh pihak berwenang.

Undang-undang baru tersebut mengharuskan media, organisasi nonpemerintah, dan kelompok nirlaba lainnya untuk bergabung sebagai “kelompok yang memperjuangkan kepentingan kekuatan asing” andai mereka menerima lebih dari 20 persen pendanaan dari luar pintu negeri.

Pemerintah bersikeras bahwa undang-undang tersebut diperlukan untuk membendung apa yang dianggapnya sebagai aktor asing yang berbahaya yang mencoba mengganggu stabilitas negara Kaukasus Selatan yang berpenduduk 3,7 juta jiwa itu. Tetapi, dalam jumlah besar wartawan dan aktivis Georgia berpendapat bahwa tujuan pada nyatanya dari undang-undang tersebut adalah untuk menstigmatisasi mereka dan membatasi perdebatan menjelang pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada bulan Oktober.

Pihak yang kontra mengecam undang-undang tersebut sebagai “hukum Rusia” sebab menyerupai tindakan yang dilakukan Kremlin untuk menindak media berita independen dan kelompok nirlaba.

Sumber: aljazeera.com

Artikel Referensi