Tiga Bulan Belum Gajihan, Perangkat Desa di KBB Menjerit – Bandung Barat Pos

CIHAMPELAS,BEDALAGI.COM- Perangkat Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), menjerit. Pasalnya, hampir tiga bulan alokasi Anggaran Dana Desa (ADD), Gaji atau penghasilan tetap (siltap) kades dan perangkat desa tak kunjung cair.

Perangkat Desa Situwangi Jeni menyampaikan, karena hal tersebut perangkat desa di Kabupaten Bandung Barat mengeluhkan belum cairnya alokasi Anggaran Dana Desa (ADD).

“Untuk menyambung hidup sepanjang tiga bulan ini, kami mencari tau penghasilan tambahan dari mulai menjadi supir, kerja serabutan mencapai melakukan pinjaman,” ungkap Deni Perangkat Desa Situwangi, Selasa (11/3).

Ia menambahkan, pencairan ADD tersebut sangat dibutuhkan oleh perangkat desa untuk memenuhi kebutuhan perangkat desa (gaji) dan juga operasional kantor.

”Ini harus segera dipercepat, akibat menyangkut perut, menyangkut operasional dan berdampak pada pelayanan masyarakat,’’ ungkapnya.

Saat ini, Discussion board Sekertaris Desa KBB, Dedy Kusnadi,S.IP, menjelaskan, kekecewaan para perangkat desa itu sangat mendasar. Karena itu, selain belum cairnya siltap atau gaji sepanjang 3 bulan pada 2025 ini sudah menjadi biasa akibat awal tahun.

“Kita sudah memprediksi kalau bulan januari, febuari mencapai maret pasti ada keterlabatan pencairan ADD telat cair sudah terjadi hampir setiap tahun,” ungkapnya.

Ia menambahkan, untuk sementara sudah ada komunikasi dengan dinas DPMD bahwa pagu ADD sudah terbit seminggu silam.

“Untuk pagu ADD sudah ada, tinggal dikembalikan lagi ke Desa masing-masing prihal adminstarsi APBDesnya,” tambahnya.

Ia menegaskan, terkait keterlabatan poses pencairan ADD. Salah satu penyebab utama tersebut adalah belum rampungnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh pemerintah desa.

“Jadi cepat atau lambatnya proses pencairan bergantung pada masing-masing pemerintah desa. Semakin cepat desa memberhentikan penyusunan APBDes dan mengajukannya, maka proses pencairan dana akan secepatnya ditindaklanjuti. Setelah pengajuan diterima, Dinas PMD akan memprosesnya ke Badan Keuangan Daerah,” ungkapnya.

Ia mengharapkan, temen-teman pemdes yang ada di KBB dapat secepatnya memberhentikan penyusunan APBDes. Andai proses pengajuan selesai, mereka bisa secepatnya mencairkan ADD.